Makalah Media Massa dan Sistem Pemerintahan

BAB I

PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG

            Sistem adalah seperangkat atau kesatuan objek, yang mana satu objek dengan objek yang lain saling berkaitan, bahkan saling bergantung (Littlejhon 1989 : 35). Sistem sosial Indonesia terdiri dari beberapa subsistem seperti subsistem ideologi, politik, ekonomi, budaya, komunikasi, pertahanan, dan keamanan. Subsistem satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi, namun subsistem ideologi dan politiklah yang paling mempengaruhi subsistem yang lainnya termasuk subsistem media massa. Dengan demikian, sistem media massa mencerminkan falsafah dan sistem politik negara dimana dia berfungsi.

B.     RUMUSAN MASALAH

1.      Bagaimana hubungan media massa dan sistem pemerintahan?

2.      Sistem yang seperti apakah yang diterapkan di Indonesia?

C.     TUJUAN PEMBAHASAN

1.      Untuk mengetahui hubungan media massa dan sistem pemerintahan.

2.      Untuk mengetahui sistem media massa yang berlaku di Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

1.      Hubungan Media Massa dan Sistem Pemerintah

            Sistem adalah seperangkat atau kesatuan objek dalam mana objek satu dengan yg lainnya saling berkaitan, bahkan saling bergantung (Littlejohn 1989 : 35 ). Sistem sosial di indonesia terdiri dari beberapa subsistem ideology, politik, ekonomi, budaya, komunikasi, pertahanan keamanan. Subsistem yang satu daengan yang linnya saling mempengaruhi, namun subsistem ideology dan politik merupakan pemerintahan menjadi dasar subsistem lainnya. Subsistem ideology dan politik pemerintahan menjadi dasar subsistem lainnya, termasuk subssistem media massa. Dengan demikian, system media massa mencerminkan falsafah dan system politik Negara dimana dia berfungsi.

            Media massa pada suatu Negara mencerminkan system sosial yang didalamya diatur hubungan-hubungan antar individu dengan lembaga-lembaga yang ada. Hubungan antra media massa dengan masyarakat adalah resiprok ( seling memengaruhi ). Negara membuat sebuah system media massa, lalu system ini akan memodifikasi mesyarakat Negara tersebut. Karena setiap Negara itu berbeda, maka setiap system media massa di Negara itupun berbeda pula, sehingga pola interaksi antara Negara dengan media massanya terus menerus berubah.

            Pola hubungan media massa dan pemerintahan di suatu Negara erat kaitannya dengan system dan struktur politik yang berlaku di Negara dimana kedua lembaga tersebut berada. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa suatu system media massa akan mencerminkan falsafah politik Negara yang bersangkutan. Hal ini dapat dilihat dari dimensi sejarahperkembangan media massa dunia yang oleh Siebert dan kawan-kawan dalam buku “ Four Of The Press “ (1963) dibagi menjadi empat macam teori. Keempat macam teori atau konsep media massa tersebut dapat menggambarkan keadaan masyarakat dan dasar pemikiran yang hidup pada masa itu.

Berikut teori pers yang ada di dunia :

a.       Teori otoriter ( authoritarian theory )

Menurut teori ini, media massa mempunyai tujuan utama mendukung kebijaksanaan pemerintah yang sedang berkuasa, dan untuk mengabdi kepada Negara. Tidak semua orang dapat menggunakan media komunikasi kecuali mereka yang mendapatkan izin dari kerajaan atau pemerintah. Dengan demikian media massa dikontrol oleh pemerintah, karena hanya dapat terbit dengan izin dan bimbingan serta arahan pemerintah, bahkan kadang-kadang dengan sensor pemerinta.

Hal yang tidak boleh dilakukan media massa adalah melakukan kritik terhadap mekanisme pemerintahan dan kritik terhadap pejabat yang sedang berkuasa. Pemilik media massa bisa di pihak swasta yang mendapat izin khusus dari raja atau pemerintah atau milik Negara ( Siebert, Peterson dan Schramm dalam severin dan Tankard, 1992: 266-287)

b.      Teori liberal ( Libertarian Theory )

Teori liberal merukan kebaliakn dari teori otoriter karena berasal dari falsafah umum rasionalisme dan hak alam, serta karya Milton, Locke dan Mill. Asumsi dari teori liberal adalah bahwa manusia pada hakikatnya dilahirkan sebagai makhluk bebas yang dikendalikan oleh rasio atau akalnya. Manusia mempunyai hak secara alamiah untuk mengejar kebenaran dan mengembangkan potensi apabila diberikan iklim kebebasan menyatakan pendapat.

Dalam hubungannya dengan kebebasan pers teori liberal beranggapan bahwa pers harus mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya untuk membantu manusia dalam usahanya mencari kebenaran. Manusia memperlukan kebebasan untuk memperoleh informasi dan pikiran-pikiran yang hanya dapat secara efektif diterima ketika itu apabila disampaikan melalui pers ( Rachmadi, 1990: 34-35 ).

c.       Teori tanggung jawab sosial ( Social responsibility theory )

Dasar pemikiran teori ini adalah kebebasan pers harus disertai dengn tanggung jawab kepada masyarakat. Media massa harus melakukan tugasnya sesuai dengan standar hukum tertentu. Teori ini sering dianggap sebagai suatu bentuk revisi terhadap teori-teori sebelumnya yang menganggap bahwa tanggung jawab pers terhadap masyarakat sangat kurang.

Dalam teori tanggung jawab sosial, prinsip kebebasan pers masih dipertahankan, tapi harus disertai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas pokoknya. Hal yang paling esensial dalam teori ini adalah media massa harus memenuhi kewajiban sosial. Jika tidak, masyarakat akan membuat media tersebut mematuhinya ( Siebert, Peterson dan Schramm dalam Severin dan Tankard, 1992: 286-288).

d.      Teori soviet totali

Tujuan utama teori ini adalah membantu suksesnya dan belangsungnya sistwm sosialis di Soviet, khususnya keberlangsungan dictator partai. Dalam hal ini, media massa merupakan alat pemerintah dan merupakan bagian integral dari Negara. Ini berarti media massa harus tunduk pada pemerintah dan dikontrol dengn pengawasan ketat oleh pemerintah atau partai. Media massa dilarang melakukan kritik terhadap tujuan dan kebijakan partai. Karena media massa sepenuhnya menjadi milik pemerintah, maka yang berhak menggunakannya anggota partai yang setia dan ortodoks  ( Siebert, Peterson dan Schramm dalam Severin dan Tankard, 1992: 286-290).

2.      Sistem Media Massa di Indonesia

   Sistem pers di Indonesia memiliki ke khasan kerena ideology dan falsafah Negara Indonesia yakni pancasila dan budaya msyarat Indonesia yang khas pula. Selanjutnya system pers  Indonesia sebagai pers pancasila,sebagaimana yang selalu dikatakan oleh Menteri Penerangan RI pada saat itu beserta jajarannya, yang jiga disepakati oleh onsan pers Indonesia.

   Media massa Indonesia sebagai suatu system, terkait dengan aspek-aspek lainnya yang tertuang dalm keputusan dewan pers no. 79/XIV/1974 yang intinya mengemukakan bahwa kebebasan pers Indonesia berlandaskan pada hal-hal :

Ø  Idiil: Pancasila

Ø  Konstitusional: undang-undang dasar 1945 dan ketetapan MPR

Ø  Strategis: garis-garis besar haluan Negara

Ø  Yurudis: undang-undang pokok pers no. 21 tahun 1982 (masa mendatang ditambah degan undang-undang penyiaran yang sedang dalam proses “pembuata”).

Ø  Kemasyarakatan: tata nilai sosial yang berlaku pada masyarakat Indonesia

Ø  Etis: norma-norma kode etik professional

Pers Indonesia mempunyai kewajiban :

a)      Mempertahankan, membela mendukung dan melaksanakan pancasila dan uud 1945 secara murni dan konsekuen.

b)      Memperjuangkan pelaksanaan amanat penderitaan rakyat yang berlandaskan demokrasi pancasila.

c)      Memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebersamaan pers.

d)     Memebina persatuan dan menentang imperialism, kolonialisme, neokolonialisme, feodalisme, komunisme, dan fasisme/dictator.

e)      Menjadi penyalur pendapat umum yang konstruktif dan progresif-revolusioner (UU pokok pers no. 11 tahun 1982 pasal 2).

Kebebasan pers Indonesia di jamin oleh pasal 28 UUD 45 yang intinya mengemukakan bahwa setiap warga Negara Indonesia bebas mengeluarkan pendapat, baik lisan maupun tulisan. Dengan demikian setiap warga Negara memunyai hak penerbitan pers asal sesuai dengan hakikat demokrasi pancasila ( UU pokok pers no. 11 tahun 1982 )kebebasan pers Indonesia adalah kebebasan yang bertanggung jawab yang berdasarkan pada nilai-nilai pancasila.

Disamping sebagai sarana informasi, member pendidikan dan hiburan, pers Indonesia juga mempunyai hak control, kritik dan koreksi yang bersifat korektif dan konstruktif ( UU pokok pers no. 11 tahun 1982 pasal 3).

Pers setelah reformasi mengacau kepada undang-undang RI nomor 40 tahun 1999 tentang pers.

BAB III

PENUTUP

A.    KESIMPULAN

Hubungan media massa dan pemerintahan di suatu Negara erat kaitannya dengan system dan struktur politik yang berlaku di Negara dimana kedua lembaga tersebut berada. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa suatu system media massa akan mencerminkan falsafah politik Negara yang bersangkutan. Hal ini dapat dilihat dari dimensi sejarahperkembangan media massa dunia yang oleh Siebert dan kawan-kawan dalam buku “ Four Of The Press “ (1963) dibagi menjadi empat macam teori. Keempat macam teori atau konsep media massa tersebut dapat menggambarkan keadaan masyarakat dan dasar pemikiran yang hidup pada masa itu.

Selanjutnya, sistem pers Indonesia disebut sebagai Pers Pancasila. Media massa indonesia sebagai salah satu sistem, terkait dengan aspek – aspek lainnya yang tertuang dalam Keputusan Dewan Pers No. 79/XIV/1974 yang intinya mengemukakan bahwa kebebasan pers Indonesia berlandaskan        :

a)      Idiil: Pancasila

b)      Konstitusional (UUD 1945, dan ketetapan MPR)

c)      Strategis (GBHN)

d)     Yuridis (UU Pers No. 21 Thn. 1982 ditambah UU penyiaran)

e)      Kemasyarakatan (tata nilai sosial)

f)       Etis (norma – norma)

B.     DAFTAR PUSTAKA

Agus Sudibyo, 2001, Politik Media dan Pertarungan Wacana, LkiS, Yogyakarta.

Maswadi Rauf, 1993, Indonesia dan Komunikasi Politik, Gramedia, Jakarta.

http://alfinvalentino182.blogspot.co.id/2012/05/artikel-media-massa-dan-sistem.html